Elon Musk, orang terkaya di dunia, telah resmi ditunjuk sebagai “special government employee” oleh Gedung Putih. Penunjukan ini memberinya peran dalam pemerintahan federal dengan aturan transparansi yang lebih longgar dibandingkan pegawai negeri biasa. Meskipun begitu, Musk tidak akan menerima gaji dari posisi ini.

Memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah

Sebagai bagian dari pemerintahan Donald Trump, Musk diberikan kendali atas Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah inisiatif untuk memangkas biaya operasional pemerintah. Posisi ini juga memberikan akses kepada Musk dan timnya ke berbagai sistem pemerintahan, yang menimbulkan kekhawatiran di sejumlah lembaga.

Trump menegaskan bahwa Musk tetap harus mendapatkan persetujuan Gedung Putih sebelum mengambil keputusan. “Elon tidak bisa dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” ujar Trump dalam pernyataannya.

Kritik dan Kekhawatiran Transparansi

Meskipun peran Musk berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, banyak pihak yang mempertanyakan transparansi kebijakan ini. Sebagai pegawai khusus pemerintah, Musk tidak diwajibkan mengungkapkan informasi keuangan dan potensi konflik kepentingan, yang menjadi perhatian bagi anggota parlemen Demokrat.

Akses ke Sistem Keuangan dan Blockchain

Salah satu kebijakan yang diusulkan Musk adalah menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi Departemen Keuangan AS. Ini bertepatan dengan akses yang diberikan kepada timnya terhadap sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyebabkan pengunduran diri seorang pejabat tinggi di sana.

Hubungan dengan Dogecoin (DOGE)

Menariknya, nama departemen baru ini memiliki singkatan yang sama dengan Dogecoin (DOGE), mata uang kripto yang kerap dipromosikan Musk. Hal ini memicu spekulasi tentang bagaimana kripto akan berperan dalam kebijakan efisiensi pemerintah di masa depan.

Dengan rencana pemangkasan anggaran hingga $4 miliar per hari, publik masih menunggu bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada ekonomi dan sektor keuangan AS.