Pemerintah Malaysia tengah berada dalam tahap perumusan kebijakan resmi terkait penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan aman di seluruh wilayah Malaysia.
Melansir dari New Straits Time, Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara langsung memimpin inisiatif ini, telah mengadakan pertemuan strategis dengan kepemimpinan Abu Dhabi dan Changpeng Zhao, Co-Founder Binance. Diskusi ini bertujuan untuk mempelajari praktik terbaik dalam mengadopsi teknologi blockchain dan kripto di tingkat global.
Meskipun belum ada tanggal pasti pengumuman resmi, pemerintah menargetkan kebijakan ini rampung dalam waktu dekat. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan kepercayaan di sektor keuangan digital Malaysia.
“Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan transaksi, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan memberikan perlindungan kepada pengguna,” ungkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan resminya.
Pendekatan komprehensif akan diadopsi, dengan melibatkan regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam merancang standar global untuk mata uang kripto dan teknologi blockchain.
Langkah ini diharapkan mampu menarik perusahaan teknologi finansial untuk beroperasi di Malaysia, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat posisi Malaysia sebagai salah satu pusat inovasi digital di kawasan Asia Tenggara.
Leave a Reply